“Sikap pemerintah
Indonesia sudah tepat karena secara diplomatik Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono menghendaki hubungan baik dan tidak saling mencurigai,"
Yogyakarta (ANTARA
News) - Tindakan pemerintah Indonesia dengan memanggil pulang duta besar dan
menghentikan beberapa kerja sama militer dengan Australia sebagai respons atas
penyadapan yang dilakukan intelijen "negeri kanguru" terhadap Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tepat.
"Sikap pemerintah
Indonesia sudah tepat karena secara diplomatik Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono menghendaki hubungan baik dan tidak saling mencurigai," kata
pengamat politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Bambang Cipto di
Yogyakarta, Sabtu.
Menurut dia, tindakan
pemerintah Indonesia merupakan sebuah bentuk penyesalan atas tindakan
penyadapan yang dilakukan Australia dan bukan untuk memusuhi. Indonesia tidak
mengusir duta besar Australia.
"Kerja sama yang
dihentikan Indonesia secara sepihak membuat pemerintah Australia secara resmi
mengungkapkan penyesalan itu merupakan bentuk perasaan takut mereka kepada
Indonesia," kata Rektor UMY itu.
Ia mengatakan,
Indonesia merupakan negara yang penting bagi Australia. Hubungan kedua negara
yang tidak sekali mengalami ketegangan diplomatik tersebut merupakan suatu
dinamika hubungan antarnegara yang bertetangga.
"Australia dan
Indonesia tidak bisa lepas dari fakta bahwa kedua negara bertetangga dan akan
masih ada hubungan yang panjang ke depan. Hal itu semacam bumbu dalam hubungan
diplomatik, tidak mungkin hubungan mulus-mulus saja," katanya.
Menurut dia, Indonesia
tidak memiliki permusuhan yang fundamental dengan Australia sehingga hubungan
kedua negara tidak akan putus begitu saja.
"Kasus penyadapan
tersebut tidak akan mengganggu para pelajar Indonesia yang sedang belajar di
negeri kanguru," katanya.
Adanya wacana untuk
mendatangkan mantan kontraktor untuk National Security Agency (NSA) yang
menginformasikan penyadapan Australia, Edward Snowden, ia mengatakan hal itu
tidak perlu dilakukan karena akan memperlebar masalah.
"Saya rasa hal itu
tidak perlu dilakukan. Masalah tidak perlu diperpanjang," kata Guru Besar
Hubungan Internasional UMY itu.(*)
Sumber: www.antaranews.com
Sumber: www.antaranews.com
Categories:
Topik
